MenurutEdi, perlu menjadi perhatian bagi pegawai yang naik pangkat per Oktober 2019, bagi yang tak ikuti apel, maka SK-nya tak akan diserahkan sekarang. "SK-nya diserahkan kepada PNS yang pagi ini ikuti apel. Nanti yang tak ikut apel, diserahkan pada tahap apel gabungan berikutnya. Itu perhatian bagi BKD agar dilaksanakan," jelasnya.
Jakarta-Humas Dalam rangka Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Golongan IV/a Keatas Pegawai non teknis yang menduduki jabatan struktural dengan system manual Non KPO Periode 1 April 2019, bersama ini kami sampaikan nama-nama pegawai tersebut yang akan diusulkan naik pangkat periode April 2019 untuk divalidasi melalui sistem Non KPO pada SIKEP. Berkenan hal tersebut diharapkan Setiap operator SIKEP di PengadiLan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI segera melakukan verifikasi nama-nama pegawai yang berhak naik pangkat periode Oktober 2018 pada menu NON KPO SIKEP dan segera melengkapi data beserta e-doc pegawai tersebut pada SIKEP paling lamabat tanggal 20 Januari 2019. Setiap operator SIKEP di Pengadilan Tingkat Banding harus memverifikasi dan memvalidasi daftar nama-nama pegawai yang akan naik pangkat diwilayahnya paling lambat tanggal 20 Januari 2019. Melengkapi data dan elektronik dokumen e-doc dalam Aplikasi SIKEP antara lain; SK Pangkat terakhir; SK Jabatan terakhir; SPMT, SPMJ dan SPP Jabatan terakhir; SKP Tahun 2017 dan 2018 Ijazah terakhir beserta transkip nilai dan Surat Izin Belajar; Sertifikat Tantda Lulus Ujian Dinas Tk. II; Sertifikat Diklat Pim. III. E-doc yang diupload harus jelas, lengkap, dan tidak terpotong. Bagi pegawai yang pendidikan terakhirnya tidak sesuai antara SIKEP dengan SAPK BKN, agar mengirimkan berkas kelengkapan berupa Surat Izin Belajar, Legalisir Ijazah Terakhir beserta transkip nilai minimal legalisir Dekan/Direktur/yang sederajat ke Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal 26 Januari 2019 Cap Pos. Apabila data elektronik dokumen e-doc dalam aplikasi SIKEP tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada point 3 di atas, maka usul kenaikan pangkat pegawai yang bersangkutan tidak akan diproses. HUMAS Dokumen daftar_nominatif_usul_kenaikan_pangk
PeriodeApril 2019 sebanyak 55 personel TNI dan PNS di lingkungan Badiklat Kemhan, mendapakan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian sebagai berikut: TNI (19) orang. 1. Dari Letkol ke Kolonel = 16 orang. 2. Dari Mayor ke Letkol = 1 orang . 3. Dari Petda ke Peltu = 1 orang
Jakarta- Humas: Berdasarkan surat Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor; 69/Bua.2/Peng.KPO. tanggal 22 Maret 2022 tentang Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Periode April Tahun 2022 yang di Proses Melalui Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) Yang ditujukan kepada Yth: 1.
BerdasarkanPP Nomor 16/2019 tentang perubahan kedua belas atas PP Nomor 28/2001 tentang perubahan gaji Berdasarkan PP Nomor 16/2019 tentang perubahan kedua belas atas PP Nomor 28/2001 tentang perubahan gaji Minggu, 31 Juli 2022; Cari. Network. Tribunnews.com; TribunnewsWiki.com; TribunStyle.com;
DaftarNama Pimpinan; Peta Lokasi; Agenda Kegiatan; Alamat dan Kontak; INFORMASI UMUM. Standar Operasional Prosedur. SOP Kepaniteraan; SOP Kesekretariatan; Program Kerja Tahunan; Laporan Tahunan (Laptah) Survey Pelayanan Publik; KEPANITERAAN. Sistem Informasi Penelusuran Perkara; e-Court; Direktori Putusan; Prosedur Berperkara.
DaftarNama Mantan Pimpinan; Agenda Kerja Satker; Foto Gedung Kantor; Alamat Kantor ; 8 Nilai Utama Mahkamah Agung; Kepaniteraan. SIPP; E-Court; Direktori Putusan; Prosedur Berperkara. Tingkat Pertama; Tingkat Banding; Kasasi; Peninjauan Kembali (PK) Prosedur Pengambilan Produk Pengadilan; Prosedur Berperkara Gugatan Sederhana; Syarat Pengajuan
IVW5PQ3. evo3sg5nng.pages.dev/291evo3sg5nng.pages.dev/263evo3sg5nng.pages.dev/260evo3sg5nng.pages.dev/260evo3sg5nng.pages.dev/196evo3sg5nng.pages.dev/146evo3sg5nng.pages.dev/285evo3sg5nng.pages.dev/241evo3sg5nng.pages.dev/69
daftar nama kenaikan pangkat periode april 2019
